Pages

Diberdayakan oleh Blogger.

Minggu, 04 Agustus 2013

PERMASALAHAN EKONOMI DI INDONESIA

Oleh : Ika Setya Yuni

Di era modern ini, banyak negara di berbagai belahan dunia mengalami depresi ekonomi sejak tahun 2008. Terutama negara – negara maju di benua eropa, salah satunya yang masih “ segar ” ialah Yunani, Italia dan Spanyol yang mengalami kekisruhan cukup parah sehingga membuat negara merugi dan ketidakstabilan ekonomi. Akibatnya menghasilkan pengangguran yang cukup tinggi. Keadaaan seperti itu juga melanda Perancis, Jerman bahkan Amerika Serikat, namun terasa kurang rasanya kalau membicarakan negara dunia pertama tanpa mengikutsertakan negara dunia ketiga atau negara berkembang seperti Filipina, Meksiko, Ukraina, Malaysia, Brunei Darusallam, Brazil, Argentina dan tentunya, Indonesia. Sebagai pemuda penerus bangsa kurang pantas rasanya kalo tidak membubuhkan analisis mengenai permasalahan Indonesia, khususnya sektor ekonomi.

Awal mula ditengarai dengan penandatanganan AFTA ( Asean Free Trade Area ) dan APEC ( Asean Pasific Economy Corporation ) Indonesia masuk dalam jajaran negara di Asia yang mengikuti sistem perdagangan bebas yaitu ditiadakannya sekat perdagangan yang membebaskan negara – negara anggota leluasa mengekspor tanpa adanya campur tangan pemerintah. Mereka bebas masuk dan menjelajah sampai lorong – lorong lini terkecil dalam masyarakat. Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat kelabakan tak siap mental serta modal, hingga akhirnya banyak pedagang lokal yang harusnya potensial justru gulung tikar. Alhasil maraklah produk – produk luar negeri yang menjamur di pasaran, mulai dari produk dapur, stylist hingga kecantikan. Namun pemerintah seolah kurang tanggap dengan hal itu dan berkelit dengan alasan perekonomian Indonesia tumbuh 6% selama kurun waktu 4 tahun terakhir dan diramalkan lambat laun akan mengungguli perekonomian China. Akankah itu terjadi? Sepertinya perlu perbaikan dalam banyak hal untuk mewujudkannya. Ditengah krisis sosial yang melanda Indonesia saat ini jelas itu tidak mudah, namun bukan berarti tak ada peluang asalkan pemerintah, pemilik modal serta masyarakat konsisten terhadap tujuannya.

Menilik kembali permasalahan yang tak kunjung usai, berawal dari sejarah ketika tahun 1945-1950 pasca kemerdekaan, kondisi ekonomi keuangan masa itu amat buruk. Hal itu disebabkan oleh laju inflasi yang sangat tinggi, juga beredarnya mata uang yang lebih dari satu. Saat itu pemerintah menetapkan tiga mata uang yang berlaku di Indonesia yaitu De Javasche Bank, mata uang Hindia – Belanda dan mata uang Jepang. Kedua tahun 1950 – 1957 yang dikenal dengan masa liberal dimana seluruh kegiatan politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip liberal. Merujuk pada mahzab – mahzab klasik Laiszez Faire Laissez, seluruh kegiatan perekonomian diserahkan kepada pasar. Padahal kala itu rakyat pribumi masih tertinggal jauh dibanding non pribumi, terutama peranakan Belanda juga pedagang – pedagang dari China. Kondisi tersebut kian memperparah Indonesia. Selanjutnya di masa 1961 – 1967, banyak sekali pergantian kabinet Indonesia, sehingga mengakibatkan sistem sosial, politik dan ekonomi berubah – ubah yang berujung pada permasalahan – permasalahan baru. Tembakan terparah bagi Indonesia ialah tahun 1997, dimana krisis moneter di Indonesia meyebabkan kisruh berkepanjangan, pabrik – pabrik bangkrut, pengusaha gulung tikar, jumlah pengangguran membludak, rupiah anjlok, angka kriminalitas meningkat dsb. Alhasil kebijakan yang selama ini dicanangkan dan dilaksanakan hanya menambah permasalahan – permasalahan baru yang kerap kali membuat RI compang – camping dilanda krisis. Lalu bagaimana solusi yang ditawarkan untuk perbaikan Indonesia?

Pertama disini saya akan menyoroti masalah paling pokok, belajar dari pengalaman 1997 – 1998. Adanya konsistensi sistem pajak untuk berbagai kaum atas, menengah dan kebawah. Selama ini kita tahu, pajak sebagai motor penggerak perbaikan infrastruktur negara mengalami kemandekan dikarenakan mangkirnya para pembayar pajak dengan berbagai alasan. Belum lagi kelonggaran – kelonggaran yang diterima oleh pengusaha membuat rutinitas pajak seakan berhenti begitu saja. Kedua, diterapkannya kemandirian pengambilan keputusan secara ekonomi. Semenjak krisis 1998, Indonesia sangat bergantung pada dana IMF ( International Monetery Fund ). Segala kebijakan dan keputusan Indonesia kala itu juga berdasarkan perintah IMF. Akibatnya sampai sekarang Indonesia masih harus terus membayar hutang pada IMF. Seperti kehilangan jati dirinya, Indonesia terus menuruti permintaan IMF. Sebenarnya situasi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi yang dialami negara – negara Asia Timur lainnya, Jepang, Korea Selatan, China dan Taiwan. Memang dalam hal diplomatis mereka sangat intens berhubungan dengan negara – negara barat, namun untuk menentukan kebijakan ekonomi negaranya mereka sangat mandiri.


Dahulu sekitar tahun 1967  pendapatan perkapita negara – negara di Asia hampir semua sama. Indonesia secara sosial – ekonomi sejajar dengan GNP Malaysia, Thailand, Taiwan dan China, berkisar kurang lebih USS 100 per kapita. Setelah 40 tahun perkembangan perkapita negara – negara tersebut sangat mencolok, Indonesia USS 1.100, Malaysia USS 4.520, Korea Selatan USS 14.000 , Thailand USS 2.490, Taiwan USS 14.590, China USS 1500. Ditarik kesimpulan bahwa meskipun saat itu Indonesia memiliki banyak  lulusan Berkeley ( Universitas terkemuka di AS ) namun mereka tidak mampu mengubah system ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Padahal untuk meningkatkan ekonominya Indonesia memiliki SDA yang melimpah, namun karena kurangnya kepercayaan diri pemerintah saat itu, Indonesia hanya menjual SDA kepada asing dan mengeksploitasinya secara berlebihan tanpa mau mengolahnya sendiri. Kemudian secara terus – menerus untuk melakukan pembangunan infrastruktur Indonesia menggunakan utang luar negeri sebagai penopang utama. Kondisi itu lain halnya dengan proses kemajuan negara - negara Asia Timur lainnya. Mereka menggunakan strategi industrialisasi, ekspor dan peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja dan daya saing nasional. Alhasil meskipun membutuhkan perjuangan panjang, mereka mampu membangkitkan ekonomi mereka dan kini secara perlaha mulai menggeser posisi Amerika sebagai negara adidaya. Hal seperti itu harusnya juga perlu dicontoh oleh Indonesia, jangan lagi bergantung pada utang luar negeri ataupun belas kasihan dari IMF. Mulailah berkembang mandiri dengan memperbaiki sektor mikro serta meningkatkan produktivitas tenanga kerja. Ditengah populasi penduduk yang luar biasa melimpah, tidak sulit bagi Indonesia untuk mencari tenaga kerja dan tentunya juga harus dibekali pembinaan dan ekstra pelatihan kewirausahaan, pengembangan diri serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dari situlah diharapkan adanya spesialisasi pembagian kerja yang secara efisien mampu mengurangi deru pengangguran dan secara perlahan Indonesia mampu menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi paling baik di dunia.

0 komentar:

Poskan Komentar

 

Daftar Blog Saya